Dalam sebuah surat edaran yang menjadi dasar bagi perubahan APBDes untuk menggeser pembelanjaan bidang dan sub bidang lain menjadi bidang penanggulangan bencana, keadaan darurat dan mendesak desa, dan bidang pelaksanaan pembangunan desa untuk kegiatan Padat Karya Tunai Desa (PTKD) sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 20 tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa. Pada desa-desa yang masuk dalam wilayah Keadaan Luar Biasa (KLB) Covid-19 maka APBDes dapat langsung diubah untuk memenuhi kebutuhan tanggap COVID-19 di Desa. Kriteria Keadaan Luar Biasa (KLB) diatur dalam Peraturan Bupati atau Walikota mengenai pengelolaan keuangan desa. Saya sempat mendapatkan statement bahwa APBDes hanya dapat dirubah satu kali dal satu tahun tapi statement itu ternyata tidak benar. Artinya dalam aturan tepatnya dipasal 40 ayat 2 Permendagri 20/2018 dikatakan bahwa : "Perubahan APB Desa hanya dapat dilakukan 1 (satu ) kali dalam 1 (satu) tahun anggaran" namun ada juga ...